Laporan hasil pelaksanaan SKD 2022 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Yogyakarta 2022”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Undang-Undang
RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap
penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap
kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan
melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, sebagai salah satu
penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik,
senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah
menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam
Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan
tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kota
Yogyakarta, juga bertujuan untuk mengidentifikasi
kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang
dihasilkan BPS Kota Yogyakarta.
Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam
bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Yogyakarta 2023”. Publikasi ini
berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen
terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Yogyakarta serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Yogyakarta. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini
mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi
(IPAK).
Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan
evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk
evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan
Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin
tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini
selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap
pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan
persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.
Pada tahun 2021, BPS
Kota Yogyakarta melaksanakan SKD dengan target responden sebanyak 30 responden
selama Bulan Maret sampai dengan Agustus 2021. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya
disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data
BPS Kota Yogyakarta 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD.
Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit
layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen
terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel,
grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti
Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan
Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Hasil SKD 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.
Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Publikasi “Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta 2021” menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Yogyakarta tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 baik dari Susenas KOR maupun Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Selain itu, dilengkapi juga oleh indikator serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar dapat dibandingkan perubahan angkanya sehingga lebih menggambarkan perubahan riil lapangan.
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2023 ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hasil Sensus Penduduk, serta data sekunder yang terkait dari dinas/instansi lain di Kota Yogyakarta. Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan pemukiman, konsumsi penduduk, IPM dan kemiskinan. Publikasi ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.
Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2022 ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hasil Sensus Penduduk, serta data sekunder yang terkait dari dinas/instansi lain di Kota Yogyakarta.Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan pemukiman, kemiskinan dan ketimpangan serta indikator sosial lainnya. Publikasi ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.
Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan maka diperlukan sejumlah indikator yang menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia. Indikator-indikator tersebut antara lain jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya.Publikasi “Analisis Kemiskinan Makro Kota Yogyakarta 2022” menyajikan metodologi, penghitungan, dan analisis yang terkait dengan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Yogyakarta tahun 2022. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 baik dari Susenas KOR maupun Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Selain itu, dilengkapi juga oleh indikator serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar dapat dibandingkan perubahan angkanya sehingga lebih menggambarkan perubahan riil lapangan.
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2024 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Yogyakarta antar waktu. Data yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hasil Sensus Penduduk, serta data sekunder yang terkait dari dinas/instansi lain di Kota Yogyakarta.Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan pemukiman, Taraf dan Pola Konsumsi serta IPM dan Kemiskinan. Publikasi ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.