Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh Badan Pusat Staistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik sejak tahun 2005.
Pada tahun 2019, BPS kembali menyelenggarakan SKD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil SKD 2019 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).
Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2022 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2021 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKDdilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
1. Data tahun 2010 merupakan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 2. Data tahun 2011-2014 merupakan hasil Proyeksi SP 2010 3. Data tahun 2015-2019 merupakan hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 4. Data tahun 2020 merupakan hasil Sensus Penduduk 2020 5. Data tahun 2021-2024 merupakan proyeksi Interim SP 2020 Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung
Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021-2022 yang diterbitkan oleh BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan memberikan gambaran
mengenai anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun
2021-2022.Data yang disajikan dari publikasi ini, merupakan hasil
kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2021 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan memberikan gambaran mengenai anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020-2021.Data yang disajikan dari publikasi ini, merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan memberikan gambaran mengenai anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022-2023.Data yang disajikan dari publikasi ini, merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.