Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Padang 2023”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Padang serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Padang. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
Survei Kebutuhan Data (SKD) 2020 adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kota Padang pada tahun 2020. Hasil SKD 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, analisis performa unit layanan, dan Tindak Lanjut dari Saran dan Kritik Konsumen. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).
Survei Kebutuhan Data (SKD) 2019 adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kota Padang pada tahun 2019.Hasil SKD 2019 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, analisis performa unit layanan, dan Tindak Lanjut dari Saran dan Kritik Konsumen. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen(IKK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kota Padang. Saran dan masukan yang membangun, sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya. Terima kasih dan selamat membaca.
Pada tahun 2022, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2022, salah satunya disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2022”, sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.
Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PADANG 2020/2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Padang yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Padang antar waktu, perbandingan antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), maupun menurut jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Padang. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota 2010-2035.Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan,
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang 2024 merupakan publikasi
tahunan Badan Pusat Statistik Kota Padang yang menyajikan tingkat
perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Padang antar waktu, perbandingan
antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), mau-pun menurut
jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas
Instansi di Kota Padang. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),
dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2035, Sensus Penduduk 2020 dan
Proyeksi Penduduk Interim SP2020. Publikasi ini menyajikan berbagai
aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan
interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan
bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan,
Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan,
Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya
peningkatan kualitas hidup.
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PADANG 2023 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Padang yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Padang antar waktu, perbandingan antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), mau-pun menurut jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Padang. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota 2010-2035, Sensus Penduduk 2020 dan Proyeksi Penduduk Interim SP2020.Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Padang yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Padang antar waktu, perbandingan antar daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), maupun menurut jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Padang. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota 2010-2035.Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.