Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga

• Data tahun 2002 merupakan angka estimasi
• Data tahun 2003 berdasarkan angka proyeksi rumah tangga
• Data tahun 2004 merupakan angka estimasi berdasarkan data SP 2000
• Data tahun 2005 merupakan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di Provinsi Papua) hasil estimasi
• Data tahun 2006 merupakan hasil estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005
• Data tahun 2007-2009, Hasil Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005
• Data tahun 2010, 2013, 2014 dan 2015, diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Distribusi Persentase Penduduk

• Data tahun 2002 berdasarkan angka sementara estimasi penduduk dihitung dengan metode matematik
• Data tahun 2003, merupakan angka estimasi penduduk kondisi bulan Juni 2003
• Data tahun 2004, angka proyeksi penduduk Indonesia
• Data tahun 2005, Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di Provinsi Papua) hasil estimasi
• Data tahun 2007-2009, Hasil Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005
• Data tahun 2013-2015, Diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Banyaknya Rumah Tangga

• Data tahun 2002 berdasarkan angka sementara estimasi rumah tangga dihitung dengan metode matematik.
• Data tahun 2003 berdasarkan angka proyeksi rumah tangga
• Data tahun 2004 merupakan angka estimasi berdasarkan data SP 2000
• Data tahun 2005 merupakan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di Provinsi Papua) hasil estimasi
• Data tahun 2006 merupakan hasil estimasi berdasarkan data penduduk tahun 2005
• Data tahun 2007-2009, Hasil Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005
• Data tahun 2010, 2013, dan 2014, diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Kepadatan Penduduk menurut Provinsi

• Kepadatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah.
• Data tahun 2002 berdasarkan angka sementara estimasi penduduk dihitung dengan metode matematik. Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap
• Data tahun 2003, merupakan angka estimasi penduduk kondisi bulan Juni 2003
• Data tahun 2004, angka proyeksi penduduk Indonesia
• Data tahun 2005, Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di Provinsi Papua) hasil estimasi
• Data tahun 2007-2009, Hasil Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005
•  Jumlah Penduduk Tahun 2011-2012 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035
• Luas wilayah Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008
• Luas wilayah tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011
• Data tahun 2013-2015, Diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
• Data tahun 2019 dikutip dari simdasi.bps.go.id. Untuk Provinsi NTB, Sulawesi Tengah, dan Maluku menggunakan data tahun 2018 mengikuti angka Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota
  

Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah

• Diolah dari Hasil Sensus Potensi Desa (Podes), BPS
• Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
• Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat
• Pada Tahun 2008 Jumlah desa tidak termasuk desa tepi laut
• Data Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 tidak termasuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan
• Data Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat tahun 2005 tergabung dengan provinsi induknya
• Pada Tahun 2003-2011 Papua Tidak semua desa/kelurahan dicacah
• Angka lereng pada tahun 2011 merupakan penjumlahan dari angka lereng dan puncak pada publikasi, sedangkan untuk tahun lainnya sudah mengacu ke angka lereng saja
• Pada Publikasi tahun 2011 dataran tertulis hamparan
• Tahun 2005 tidak termasuk desa pesisir

Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan

1. Data tahun 2005 di Sumatera Utara tidak termasuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan
2. Data tahun 2003 dan 2005 tergabung dengan provinsi induknya (Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat)
3. Tidak semua desa/kelurahan dicacah (Papua)
4. [Diolah dari Hasil Sensus Potensi Desa (Podes), BPS]
5. Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA PAPUA BARAT DAYA PAPUA SELATAN PAPUA TENGAH PAPUA PEGUNUNGAN SD SMP SMU SMK Perguruan Tinggi

Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Letak Geografi

• Diolah dari Hasil Sensus Potensi Desa (Podes)
• Desa pada tahun 2014 termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat
• Data tahun 2005 Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan
• Data tahun 2005 Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Papua Barat tergabung dengan provinsi induknya
• Tidak semua desa/kelurahan di Provinsi Papua dicacah
• Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Kontrak/Sewa

Sumber: BPS-RI, Susenas 1999-2016

a. Pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku

b. Pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)

c. Untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi

d. Pencacahan Susenas 2005 di Provinsi Aceh dilakukan pada waktu yang berbeda (Januari 2006)

Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Milik Sendiri

Sumber: BPS-RI, Susenas 1999-2016

a. Pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku

b. Pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)

c. Untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi

d. Pencacahan Susenas 2005 di Provinsi Aceh dilakukan pada waktu yang berbeda (Januari 2006) Sumber: Susenas Maret ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA PAPUA BARAT DAYA PAPUA SELATAN PAPUA TENGAH PAPUA PEGUNUNGAN

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas bukan Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia/Lainnya

Sumber: BPS-RI, Susenas 1993-2016

a. Pada tahun 2000 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh) dan Maluku

b. Pada tahun 2001 pencacahan Susenas tidak dilakukan di Provinsi NAD (Aceh)

c. Untuk Provinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, pencacahan Susenas tahun 2002 hanya dilakukan di ibu kota provinsi

d. Pencacahan Susenas 2005 di Provinsi Aceh dilakukan pada waktu yang berbeda (Januari 2006) Sumber: Susenas Maret ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA INDONESIA PAPUA BARAT DAYA PAPUA SELATAN PAPUA TENGAH PAPUA PEGUNUNGAN