Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2018-2019

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) ini merupakan tindak lanjut dari inisiasi penyusunan IKPS pada tahun 2018 dengan melakukan berbagai penyempurnaan dalam variabel, metodologi, dan pengukuran indeks tersebut berdasarkan masukan para pakar di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan sebagainya. Penyusunan laporan ini sekaligus untuk memenuhi target Disbursement Linked Indicators (DLI) ke-8 tahun 2020 yang menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sesuai perjanjian kerja sama program Investing in Early Years (INEY) antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2020-2021

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2021-2022

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia. Penyusunan laporan ini sekaligus untuk memenuhi target Disbursement Linked Indicators (DLI) ke-8 yang menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sesuai perjanjian kerja sama program Investing Nutrition in Early Years (INEY) antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting Kabupaten/Kota 2020-2021

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting Kabupaten/Kota 2021-2022

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia.

Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2022-2023

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan terkait penurunan stunting di Indonesia.

Indeks Ketimpangan Gender 2024(1)

• Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya.
• Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja.
• Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
   

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia konsisten mengalami penurunan menjadi 0,421, menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender.

• Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024 sebesar 0,421, turun 0,026 poin atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan penurunan tahun sebelumnya.
• Perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terjadi pada semua dimensi, terutama pada dimensi pasar tenaga kerja.
• Sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
   

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
2. Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan
3. Perladangan berpindah adalah kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015