Aktivitas Badan Pusat statistik 2017

Tahun 2017 merupakan tahun yang penuh tantangan untuk Badan Pusat Statistik (BPS). Ditengah padatnya persiapan agenda besar tahun 2018 yang persiapannya telah dimulai tahun 2017, seperti persiapan penyusunan Disagergasi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) 2018, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area yang akan digunakan sebagai dasar metodologi penghitungan data pangan dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) tahun 2018, Pilot Pendataan Potensi Desa 2018, Persiapan Survei Biaya Hidup (SBH) yang akan dilaksanakan pendataannya di tahun 2018, Penyusunan Master Plan dan Network Planning SP2020 sebagai pedoman pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang pilot nya akan dimulai tahun 2018 nanti, dan Ujicoba Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018), yang tentunya melibatkan seluruh jajaran pegawai BPS baik di Pusat maupun BPS, tuntutan terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan aktivitas rutin BPS dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas tetap sangat diharapkan.

Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, dan SLB Bersertifikasi Pendidik, Persentase Guru Berkualifikasi Minimal S1 pada Satuan Tingkat Pendidikan

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2012: TA 2012/2013
2013: TA 2013/2014
2014: TA 2014/2015
2015: TA 2015/2016
2016: TA 2016/2017
2017: TA 2017/2018
2018: TA 2018/2019

Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran

Tahun 2011-2013 merupakan hasil backcasting yang dibobot dengan proyeksi penduduk 2010-2035 Sejak 2014 perkiraan itu ditimbang dengan proyeksi penduduk 2010-2035 Tahun 2018-2019 merupakan hasil backcasting yang dibobot dengan proyeksi penduduk 2015-2045 (SUPAS 2015) Tahun 2020 perkiraan dibobot dengan proyeksi penduduk 2015-2045 (SUPAS 2015)

Statistik Kriminal 2019

Publikasi Statistik Kriminal 2019 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2016–2018. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, korban, dan kewilayahan. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (administrative based data) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (survey based data) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140, menjadi 129 pada tahun 2017, dan menurun menjadi 113 pada tahun 2018.Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016–2018 juga memperlihatkan pola yang fluktuatif. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,08 persen pada tahun 2017, dan meningkat menjadi 1,11 persen pada 2018. Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

Statistik Kriminal 2018

Publikasi Statistik Kriminal 2018 ini menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode tahun 2015–2017. Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku, pendekatan korban, dan pendekatan kewilayahan. Data yang disajikan diperoleh dari dua sumber utama statistik kriminal, yaitu (1) Data berbasis registrasi (administrative based data) yakni data kriminal yang dihimpun oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan (2) Data berbasis survei (survey based data) yakni data kriminal yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).Data registrasi Polri mencatat bahwa tingkat kejahatan (crime rate) selama periode tahun 2015-2017 mengalami penurunan. Jumlah orang yang terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2015 sekitar 140 orang, menjadi 140 orang pada tahun 2016, dan menurun menjadi 129 orang pada tahun 2017.Data Susenas yang menggambarkan persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2016–2017 juga memperlihatkan pola yang mirip. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,22 persen pada tahun 2016 menjadi 1,18 persen pada tahun 2017. Berdasarkan data Podes periode tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Sumber data penduduk yang digunakan adalah Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 (pertengahan tahun/Juni) untuk data penduduk tahun 2015-2019, Sensus Penduduk 2020 (September) untuk data penduduk tahun 2020, dan Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) untuk data penduduk tahun 2021-2022. Data Penduduk tahun 2023 berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 (pertengahan tahun/Juni) Hasil Sensus Penduduk 2020. 1. Laju pertumbuhan penduduk 2015 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2015 (Juni) 2. Laju pertumbuhan penduduk 2016 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2016 (Juni) 3. Laju pertumbuhan penduduk 2017 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2017 (Juni) 4. Laju pertumbuhan penduduk 2018 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2018 (Juni) 5. Laju pertumbuhan penduduk 2019 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2019 (Juni) 6. Laju pertumbuhan penduduk 2020 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September) 7. Laju pertumbuhan penduduk 2021 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni) 8. Laju pertumbuhan penduduk 2022 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2022 (Juni) 9. Laju pertumbuhan penduduk 2023 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2023 (Juni), Laju pertumbuhan penduduk 2024 dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024(Juni)

Persentase Judul Film yang Ditayangkan oleh Perusahaan Bioskop Menurut Genre

Sumber: BPS, Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi 2013‒2014 dan 2017, Survei Karakteristik Usaha 2019.

Catatan:

- Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi terakhir dilaksanakan tahun 2015; survei dilakukan kembali pada tahun 2018.

- Pada tahun 2019 Survei Perusahaan Informasi dan Komunikasi berubah menjadi Survei Karakteristik Usaha.

- Survei Karakteristik Usaha 2020 tidak dapat menghasilkan indikator ini untuk tahun data 2019 karena Pandemi Covid-19.

Produksi Kayu Hutan

• Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• Data Kayu Gergajian dan Kayu Lapis 2016-2017 angka revisi
• Data Produksi Kayu Bulat 2020 tidak tersedia
• Kayu Bulat tahun 2013-2016 dan 2018 : Produksi hanya berasal dari Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam, HTI, dan Perum Perhutani
• Kayu Bulat tahun 2017 dan 2019 : Produksi hanya berasal dari Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan HTI
• Kayu Bulat tahun 2012: Produksi hanya berasal dari Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia

Kepadatan Penduduk menurut Provinsi

• Kepadatan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah.
• Data tahun 2002 berdasarkan angka sementara estimasi penduduk dihitung dengan metode matematik. Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap
• Data tahun 2003, merupakan angka estimasi penduduk kondisi bulan Juni 2003
• Data tahun 2004, angka proyeksi penduduk Indonesia
• Data tahun 2005, Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005; kecuali Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Nias Selatan (di Provinsi Sumatera Utara) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kabupaten Boven Digul dan Teluk Wondama (di Provinsi Papua) hasil estimasi
• Data tahun 2007-2009, Hasil Proyeksi Penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005
•  Jumlah Penduduk Tahun 2011-2012 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035
• Luas wilayah Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008
• Luas wilayah tahun 2012 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011
• Data tahun 2013-2015, Diolah dari Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035, BPS
• Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia
• Data tahun 2019 dikutip dari simdasi.bps.go.id. Untuk Provinsi NTB, Sulawesi Tengah, dan Maluku menggunakan data tahun 2018 mengikuti angka Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota
  

Aktivitas Badan Pusat Statistik 2016

Tahun 2016, kegiatan BPS diwarnai dengan padatnya aktivitas Sensus Ekonomi TA 2016, mulai dari persiapan yang mencakup publisitas SE2016, pendataan Listing SE2016, hingga pengolahan hasil pendataan Listing SE2016, serta bergulirnya program transformasi statistik melalui Program Statcap-Cerdas yang sudah memasuki tahun ketiga, yang tentunya melibatkan seluruh jajaran pegawai BPS baik di Pusat maupun Daerah, tuntutan terhadap peningkatan kinerja pelaksanaan aktivitas rutin BPS tetap sangat diharapkan.