P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id I Statistik Potensi Desa Provinsi Dki Jakarta 2014 No. ISBN 978-979-064-755-8 No. Publikasi 04310.1513.31 Katalog BPS 1105014.31 Ukuran Buku 21,59 Cm X 27,94 Cm Jumlah Halaman 65 Ii Halaman Naskah Bidang Sosial BPS Provinsi Dki Jakarta Tim Penyusun Penanggungjawab Nyoto Widodo Editor Penanggung Jawab Sri Santo Budi Muliatinah Tim Penulis Siti Alifah Rini Apsari Robert Ronytua Pardosi Tri Pramujiyanti Nurhayati Nunung Dwisyahesti Lay Out Publikasi Bidang IPDS Gambar Kulit Bidang IPDS Diterbitkan Oleh BPS Provinsi Dki Jakarta Boleh Dikutip Dengan Menyebutkan Sumbernya

not found

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id I Kata Pengantar Publikasi Statistik Potensi Desa 2014 BPS Provinsi Dki Jakarta Merupakan Publikasi Pertama Kali Yang Diterbitkan Oleh BPS Provinsi Dki Jakarta. Publikasi Ini Menyajikan Data Keberadaan Yang Dimiliki Oleh Provinsi Dki Jakarta. Antara Lain Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Antisipasi Dan Kejadian Bencana Alam, Pendidikan Dan Kesehatan, Sosial Dan Budaya, Hiburan Dan Olahraga, Angkutan, Komunikasi Dan Informasi, Ekonomi, Keamanan, Pemberdayaan Masyarakat, Serta Keterangan Pemerintahan Kelurahan. Data Dalam Publikasi Ini Disajikan Dalam Bentuk Tabel Dan Grafik Tanpa Klasifikasi Perkotaan Atau PeDesaan Karena Di Wilayah Administrasi Pemerintahan Terkecil Di Provinsi Dki Jakarta Termasuk Klasifikasi Perkotaan. Publikasi Ini Diharapkan Mampu Menjadi Bahan Rujukan Data Dan Informasi Terkait Infrastruktur Dan Potensi Kelurahan Bagi Para Pemakai Data. Ucapan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Tinggi Diberikan Kepada Semua Pihak Yang Memberikan Kontribusi Dalam Penyusunan Publikasi Ini. Kritik Konstruktif Dan Saran Perbaikan Bagi Publikasi Serupa Di Masa Mendatang Sangat Kami Harapkan. Jakarta, November 2015 BPS Provinsi Dki Jakarta Kepala, NYOTO WIDODO

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id Ii Daftar Isi Kata Pengantar ............................................................................................................................................... I Daftar Isi ........................................................................................................................................................ Ii BAB I. KETERANGAN UMUM KELURAHAN .................................................................................................... 1 BAB II. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN ..................................................................................... 7 BAB III. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP ....................................................................................... 10 3.1. Perumahan ....................................................................................................................................... 10 3.1.1. Sumber Penerangan .................................................................................................................. 10 3.1.2. Bahan Bakar Untuk Memasak ................................................................................................... 11 3.1.3. Tempat Pembuangan Sampah Dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara 12 3.1.3. Tempat Buang Air Besar Keluarga............................................................................................. 13 3.2. Sungai, Saluran Irigasi, Dan Danau/Waduk/Situ/Bendungan ............................................................ 13 BAB IV. ANTISIPASI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM ................................................................................. 20 BAB V. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN .......................................................................................................... 7 5.1 Pendidikan................................................................................................................................... 25 5.2 Kesehatan.................................................................................................................................... 30 BAB VI. SOSIAL DAN BUDAYA ...................................................................................................................... 34 BAB VII. HIBURAN DAN OLAH RAGA ........................................................................................................... 40 BAB VIII. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI .............................................................................. 44 8.1 Angkutan ........................................................................................................................................... 44 8.2 Komunikasi ........................................................................................................................................ 46 BAB IX. EKONOMI ........................................................................................................................................ 44 BAB X. KEAMANAN..................................................................................................................................... 50 BAB XI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..................................................................................................... 54 11.1. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jenisnya. .............................................. 55 11.2. Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Sumber Dana Yang Digunakan. .......... 58 BAB XII. KETERANGAN PEMERINTAH KELURAHAN ..................................................................................... 62 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................................................... 66

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id 1 BAB I. KETERANGAN UMUM KELURAHAN Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi Atas Daerah-Daerah Provinsi. Negara Mengakui Dan Menghormati Satuan-Satuan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Khusus Atau Bersifat Istimewa Yang Diatur Dengan Undang-Undang. Yang Dimaksud Satuan-Satuan Pemerintahan Yang Bersifat Khusus Adalah Daerah Yang Diberikan Otonomi Khusus Yang Meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Termasuk Aceh, Papua, Dan Papua Barat. Provinsi Dki Jakarta Terbagi Dalam Enam Kabupaten/Kota Dan 44 Kecamatan. Berdasarkan Klasifikasi Pemerintahan, Di Provinsi Dki Jakarta Tidak Terdapat Desa Tetapi Seluruhnya Sudah Merupakan Kelurahan Yang Jumlahnya Mencapai 267 Kelurahan. Kelurahan Adalah Pembagian Wilayah Administratif Di Indonesia Di Bawah Kecamatan. Dalam Konteks Otonomi Daerah Di Indonesia, Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Atau Kota. Kelurahan Dipimpin Oleh Seorang Lurah Yang Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan Merupakan Unit Pemerintahan Terkecil Setingkat Dengan Desa. Berbeda Dengan Desa, Kelurahan Memiliki Hak Mengatur Wilayahnya Lebih Terbatas. Ada Juga Yang Menyebut Kelurahan Adalah Bentuk Kesatuan Administratif Dan Lurah Adalah Kepala Administratif. Daldjoeni1998. Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan Adalah Suatu Wilayah Yang Dipimpin Oleh Seorang Lurah Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dan Atau Daerah Kota Di Bawah Kecamatan. Tabel 1. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Di Dki Jakarta, 2014 Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan 1 2 3 Kepulauan Seribu 2 6 Jakarta Selatan 10 65 Jakarta Timur 10 65 Jakarta Pusat 8 44 Jakarta Barat 8 56 Jakarta Utara 6 31 Dki Jakarta 44 267 Sumber Podes 2014

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id 2 Kota Jakarta Timur Dan Jakarta Selatan Masing-Masing Mempunyai 10 Kecamatan Dengan 65 Kelurahan, Sedangkan Kota Jakarta Barat Mempunyai 56 Kelurahan Yang Tergabung Dalam 8 Kecamatan. Sebanyak 44 Kelurahan Di Kota Jakarta Pusat Tergabung Dalam 8 Kecamatan, Sedangkan Kota Jakarta Utara Mempunyai 6 Kecamatan Dengan 31 Kelurahan Di Bawahnya. Kabupaten Kepulauan Seribu Awalnya Merupakan Salah Satu Kecamatan Di Kota Jakarta Utara, Dan Dalam Perkembangannya Terbentuk Menjadi Kabupaten Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hanya Ada Dua Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Seribu Dengan 6 Kelurahan Di Bawahnya. Kepala Kelurahan Atau Lurah Menempati Kantor Lurah. Kantor Lurah Merupakan Bangunan Aset Kelurahan Yang Diperuntukkan Secara Khusus Untuk Kegiatan Operasional Pemerintahan Kelurahan Yang Tidak Dimiliki Oleh Pribadi. Hasil Podes 2014 Menunjukkan Setiap Kelurahan Di Provinsi Dki Jakarta Telah Mempunyai Kantor Kelurahan Yang Berlokasi Di Wilayah Kelurahan Yang Bersangkutan. Dengan Demikian Sangat Mudah Bagi Masyarakat Untuk Memperoleh Pelayanan Yang Dibutuhkan Karena Tidak Harus Pergi Keluar Kelurahan Tempat Tinggalnya. Topografi Adalah Keadaan Muka Bumi Pada Suatu Kawasan Atau Daerah. Topografi Suatu Wilayah Dibedakan Menjadi Empat Macam A. Puncak Adalah Bagian Paling Atas Gunung/Pegunungan. B. Lereng Adalah Bagian Dari Gunung/Pegunungan/Bukit Yang Letaknya Di Antara Puncak Sampai Lembah. C. Lembah Adalah Daerah Rendah Di Antara Dua Gunung/Pegunungan Atau Daerah Yang Mempunyai Kedudukan Lebih Rendah Dibandingkan Daerah Sekitarnya. Lembah Di Daerah Pegunungan Lipatan Sering Disebut Sinklin. Lembah Di Daerah Pegunungan Patahan Disebut Graben Atau Slenk. Sedangkan Lembah Di Daerah Yang Bergunung-Gunung Disebut Lembar Antar Pegunungan. D. Dataran Adalah Bagian Atau Sisi Bidang Tanah Yang Tampak Datar, Rata, Dan Membentang. Berdasarkan Keadaan Topografinya, Provinsi Dki Jakarta Merupakan Dataran Rendah Dengan Ketinggian Rata-Rata 7 Meter Di Atas Permukaan Laut, Terletak Pada Posisi 612 Lintang Selatan Dan 10648 Bujur Timur. Seluruh Kelurahan Di Dki Jakarta Mempunyai Topografi Dataran. Berdasarkan Lokasinya Terhadap Laut Suatu Wilayah Dibagi Menjadi Dua Macam Yaitu Kelurahan Yang Berada Di Tepi Laut Dan Bukan Tepi Laut. Kelurahan Disebut Berada Di Tepi Laut Jika Sebagian Atau Seluruh Wilayahnya Bersinggungan Langsung Dengan Laut, Baik Berupa Pantai Maupun Tebing Karang.

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id 3 Hasil Podes 2014 Menunjukkan Bahwa Di Provinsi Dki Jakarta Terdapat 16 Kelurahan 5,99 Persen Yang Berada Di Tepi Laut, Atau Berbatasan Dengan Laut. Sementara Itu Sebanyak 251 Kelurahan 94,01 Persen Terletak Bukan Di Tepi Laut. Seluruh Kelurahan Atau Sebanyak 6 Kelurahan, Di Kabupaten Kepulauan Seribu Berada Di Tepi Laut. Di Kota Jakarta Utara, Yang Membentang Dari Marunda Sampai Kamal Muara Sepanjang Garis Pantai, Terdapat 10 Kelurahan Yang Berada Di Tepi Laut. Sedangkan Di 4 Kota Lainnya Tidak Ada Kelurahan Yang Berada Di Tepi Laut. Tabel 2. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Dan Lokasi Kelurahan Terhadap Laut, 2014 Kabupaten/Kota Tepi Laut Bukan Tepi Laut Jumlah 1 2 3 4 Kepulauan Seribu 6 0 6 Jakarta Selatan 0 65 65 Jakarta Timur 0 65 65 Jakarta Pusat 0 44 44 Jakarta Barat 0 56 56 Jakarta Utara 10 21 31 Dki Jakarta 16 251 267 Sumber Podes 2014 Salah Satu Ciri Wilayah Yang Berbatasan Dengan Laut Adalah Terdapatnya Hutan Mangrove Atau Hutan Bakau Yang Berada Di Pinggir Pantai. Hutan Magrove Ini Sangat Besar Manfaatnya, Antara Lain Sebagai Habitat Satwa Langka, Pelindung Bencana, Pengendapan Lumpur, Penambat Racun, Penambah Unsur Hara, Sumber Plasma Nutfah, Penyerap Karbon, Dan Lain Sebagainya. Selain Itu Hutan Bakau Juga Dapat Digunakan Sebagai Tempat Rekreasi Dan Pariwisata. Di Provinsi Dki Jakarta Hutan Bakau Yang Dikembangkan Menjadi Obyek Wisata Terdapat Di Kelurahan Muara Angke Jakarta Utara. Berdasarkan Data Podes 2014, Di Provinsi Dki Jakarta Terdapat 9 Kelurahan Yang Mempunyai Hutan Bakau, 5 Diantaranya Terdapat Di Kabupaten Kepulauan Seribu, Dan 4 Kelurahan Terdapat Di Kota Jakarta Utara. Podes 2014 Selain Menghitung Jumlah Kelurahan Yang Berada Di Tepi Laut Atau Bukan Tepi Laut, Juga Menghitung Lokasinya Terhadap Hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan Adalah Suatu Kesatuan Ekosistem Berupa Hamparan Lahan Berisi Sumber Daya Alam Hayati Yang Didominasi Pepohonan Dalam Persekutuan Alam Lingkungannya, Yang Satu Dengan Lainnya Tidak Dapat Dipisahkan. Hasil Podes

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id 4 2014 Menunjukkan Seluruh Wilayah Kelurahan Di Dki Jakarta Berada Di Luar Hutan, Artinya Seluruh Wilayah Kelurahan Tidak Berbatasan Langsung Dengan Hutan. Hutan Yang Ada Di Provinsi Dki Jakarta Berupa Hutan Kota, Yang Dianggap Bukan Hutan Dalam Pendataan Podes 2014. Hutan Kota Sendiri Banyak Terdapat Di Provinsi Dki Jakarta, Bahkan Menurut Kepala Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Provinsi Dki Jakarta, Jumlahnya Mencapai 59 Titik Dengan Luas Total Mencapai 644,38 Ha. Hutan Tersebut Dimiliki Dan Dikelola Oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Komunitas, Maupun Perorangan. Gambar 1. Hutan Kota Di Dki Jakarta Sumber Jurnal Bumi.Com Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor 171 Tahun 2007, Provinsi Dki Jakarta Mempunyai Luas Wilayah 662,33 Km2. Dengan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2014 Sebesar 10.075,3 Ribu Orang Dan Kepadatan Penduduk Di Dki Jakarta Pada Tahun 2014 Mencapai 15.234 Penduduk/Km2. Sebagai Kota Metropolitan Yang Berfungsi Sebagai Pusat Pemerintahan Dan Pusat Perekonomian Lahan Di Dki Jakarta Tidak Banyak Digunakan Untuk Sektor Pertanian. Penggunaan Lahan Sektor Pertanian Yang Meliputi Penggunaan Lahan Sawah Dan Lahan Kering Tegalan Merupakan Jenis Penggunaan Lahan Yang Paling Kecil. Meningkatnya Jumlah Penduduk Menyebabkan Semakin Tinggi Pemenuhan Kebutuhan Lahan, Seperti Untuk Perumahan, Infrastruktur, Dan Fasilitas Pembangunan Lainnya. Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut Banyak Dilakukan Pembangunan Tempat Tinggal Berupa Perumahan Maupun Apartemen. Selain Itu Kebutuhan Lahan Diperlukan Untuk Pusat Bisnis Dan Perkantoran. Hal Tersebut Menyebabkan Terjadinya Alih

P/ /Jak Arta .Bp S.G O.Id 5 Fungsi Lahan Di Dki Jakarta, Yang Merupakan Perubahan Fungsi Dari Lahan Pertanian Sawah Dan Pertanian Non Sawah. Tabel 3. Banyaknya Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Dan Perubahan Penggunaan Lahan Selama Setahun Terakhir, 2014 Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Sawah Menjadi Lahan Pertanian Non Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian Lahan Pertanian Non Sawah Lahan Non Pertanian 1 2 3 4 Kepulauan Seribu 0 0 0 Jakarta Selatan 0 1 1 Jakarta Timur 1 4 7 Jakarta Pusat 0 0 0 Jakarta Barat 0 0 1 Jakarta Utara 0 1 1 Dki Jakarta 1 6 10 Sumber Podes 2014 Hasil Podes 2014 Menunjukkan Telah Terjadi Perubahan Penggunaan Dari Lahan Pertanian Sawah Menjadi Lahan Pertanian Non Sawah Di 1 Kelurahan Dan Menjadi Lahan Non Pertanian Di 6 Kelurahan. Perubahan Dari Lahan Pertanian Sawah Menjadi Lahan Non Sawah Terjadi Di Jakarta Timur, Sedangkan Menjadi Lahan Non Pertanian Terjadi Di Jakarta Selatan 1 Kelurahan, Jakarta Timur 4 Kelurahan, Dan Jakarta Utara 1 Kelurahan. Sementara Itu, Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Non Sawah Menjadi Lahan Non Pertanian Terjadi Di 10 Kelurahan. Di Kota Jakarta Timur Terdapat 7 Kelurahan, Dan Di Jakarta Selatan, Jakarta Barat Dan Jakarta Utara, Masing-Masing Terdapat Perubahan Di Satu Kelurahan. Secara Keseluruhan, Kota Jakarta Timur Paling Banyak Terdapat Kelurahan Yang Mengalami Alih Fungsi Lahan Dengan Total Seluruhnya Sebanyak 12 Kelurahan. Di Provinsi Dki Jakarta Terdapat Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan. Lembaga Musyawarah Kelurahan LMK Merupakan Lembaga Musyawarah Pada Tingkat Kelurahan Yang Bertujuan Untuk Membantu Lurah Sebagai Mitra Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Untuk Menampung Aspirasi Serta Meningkatkan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan Demikian Setiap Kelurahan Di Dki Jakarta Telah Mempunyai LMK, Sesuai Dengan Data Podes 2014. Secara Umum LMK Ini Mempunyai Tugas Menampung Dan Menyalurkan