Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2019

Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2019 BADAN PUSAT STATISTIK Provinsi DKI Jakarta Katalog 4601007.31

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengkomunikasikan, Dan/ Atau Menggandakan Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis Dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 2019 Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta Editor Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta Gambar Kulit Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta Layout Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta Diterbitkan Oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Dicetak Oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta ISBN 978-602-0922-46-1 No. Publikasi 31520.2007 Katalog Publikasi 4601007.31 Ukuran Buku B5 17,6 Cm X 25 Cm Jumlah Halaman Iv 30 Halaman Naskah

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id KATA PENGANTAR Kritik Dan Saran Dari Berbagai Pihak Sangat Diharapkan Untuk Penyempurnaan Penerbitan Mendatang. Semoga Publikasi Ini Mampu Memenuhi Kebutuhan Data Statistik Terkait Demokrasi, Baik Oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Kalangan Akademisi, Para Pelaku Politik, Maupun Masyarakat Luas. Jakarta, Oktober 2020 BPS Provinsi DKI Jakarta Kepala, BUYUNG AIRLANGGA Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, Berisi Data Dan Informasi Yang Terkait Aspek, Variabel, Dan Indikator IDI Provinsi DKI Jakarta. Publikasi Ini Merupakan Publikasi Yang Kelima Yang Dianalisis Secara Sederhana Untuk Membantu Pengguna Data Memahami Perkembangan Demokrasi Yang Terjadi Di Ibukota Negara Republik Indonesia. Data Yang Disajikan Terkait Dengan Aspek, Variabel, Indikator, Serta Perkembangan Dan Posisi IDI DKI Jakarta Terhadap Nasional. Publikasi Ini Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Rujukan Atau Kajian Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Politik Di DKI Jakarta. Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta Iii

P //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR Iii DAFTAR ISI Iv I. PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 3 1.2. Tujuan 3 1.3. Manfaat 4 II. METODOLOGI 5 2.1. Metode Pengumpulan Data 7 2.2. Makna Dan Nilai IDI 8 2.3. Kerangka Pikir 8 III. PERKEMBANGAN IDI 14 3.1. Perkembangan Indeks Aspek-Aspek IDI 16 3.2. Perkembangan Variabel-Variabel IDI 18 3.3. Perkembangan Indikator IDI 20 3.4. Perkembangan IDI DKI Jakarta Dan IDI Nasional 23 3.5. Peraturan Daerah Yang Diskriminatif 25 IV. PENUTUP 26 LAMPIRAN 1. 28 INDIKATOR IDI 2019 LAMPIRAN 2. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DKI Jakarta TAHUN 2007 - SEKARANG LAMPIRAN 3. INFOGRAFIS IDI 2019 Iv Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta

Ps //Ja Kar T .B Ps. Go. Id BAB I PENDAHULUAN

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id Jakarta Sebagai Ibukota Negara Merupakan Barometer Dan Refleksi Dari Bangsa Indonesia Yang Multi Etnik, Multi Agama, Multi Ras, Dan Multi Golongan Dan Kepentingan Menjadikannya Sangat Rentan Terhadap Konflik. Perlu Ada Upaya Extra-Ordinary Untuk Menjaga Kebhinekaan Ini. Menjaga Kondusivitas Demokrasi Adalah Salah Satu Upaya Yang Diperlukan Untuk Memastikan Pembangunan Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya. Untuk Itulah Diperlukan Suatu Indikator Untuk Melihat Bagaimana Perkembangan Dan Permasalahan Demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia IDI Adalah Angka Yang Menunjukkan Tingkat Perkembangan Demokrasi Di Seluruh Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Beberapa Aspek Demokrasi. Ditingkat Pusat, IDI Merupakan Usaha Bersama Yang Melibatkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum Dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dan United Nation Development Programme UNDP. Sebagaimana Provinsi Lain Di Indonesia, Pengukuran Demokrasi Di DKI Telah Dilakukan Sejak Tahun 2009. Aspek Demokrasi Tersebut Adalah Kebebasan Sipil Civil Liberties, Hak- Hak Politik Political Rights, Dan Lembaga-Lembaga Demokrasi Institution Of Democracy. Ketiga Aspek Ini Kemudian Dijabarkan Menjadi 11 Variabel Dan 28 Indikator. 2 Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id Data IDI Mengacu Pada Tingkat Provinsi Karena Data Yang Dikumpulkan Merupakan Data Di Tingkat Provinsi Dan Bukan Tingkat Nasional. Kata Indonesia Dalam IDI Mengacu Pada Rata-Rata Nilai Provinsi Di Indonesia. Tentu Saja Perkembangan Demokrasi Pada Tingkat Provinsi Berbeda Dari Perkembangan Demokrasi Pada Tingkat Nasional. IDI Pada Tingkat Nasional Harus Menggunakan Pemerintah Pusat Di Jakarta Dan Rakyat Indonesia Secara Keseluruhan Sebagai Sumber Data, Sedangkan IDI Yang Disusun Pada Tahap Ini Menggunakan Pemerintah Provinsi Dan Rakyat Di Provinsi Bersangkutan Sebagai Sumber Data. Dalam Prosesnya, Pengukuran IDI Melibatkan Pemerintah Provinsi, DPRD, LSM, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Akademisi Dan Pekerja Media Di Masing- Masing Provinsi. Data Yang Dikumpulkan Dalam Kegiatan Penyusunan IDI Secara Keseluruhan Mencakup Dua Jenis Data Yaitu Data Kuantitatif Dan Data Kualitatif. Pada Tahap Pertama, Data Kuantitatif Dikumpulkan Melalui Review Dan Koding Surat Kabar Dan Dokumen. Koding Surat Kabar Dilakukan Terhadap Muatan Surat Kabar Terpilih Di Ibukota Provinsi. Koding Dokumen Dilakukan Terhadap Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran Dan Peraturan Daerah Lainnya. Pada Tahap Kedua, Data Kualitatif Dilakukan Melalui Focus Group Discussion FGD Dan Wawancara Mendalam WM. FGD Dan WM Berfungsi Sebagai Alat Untuk Melengkapi Kekurangan Yang Berasal Dari Data Kuantitatif. Pada Tahap Ini Orang-Orang Yang Berkompeten Dalam Bidangnya Dikumpulkan Untuk Kemudian Digali Informasi Yang Terkait Dengan Indicator Yang Ada Dalam Penghitungan IDI. 6 Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta

Ps //Ja Kar Ta.B Ps. Go. Id METODE PENGUMPULAN DATA A. Review Media Media Yang Dimaksud Adalah Surat Kabar, Dan Untuk Itu Dipilih Salah Satu Surat Kabar Dengan Oplah Terbesar Di Provinsi DKI Jakarta, Yang Merupakan Surat Kabar Lokal Yaitu Harian Pos Kota. B. Review Dokumen Jenis Dokumen Yang Digunakan Adalah Dokumen Resmi Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Seperti Surat Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Surat Keputusan DPRD Dan Dokumen- Dokumen Lainnya Data Pemilih, Data Pelanggaran Pemilu Dan Sebagainya. C. Focus Group Discussion FGD FGD Mempunyai Peranan Penting Dalam Upaya Meminimalkan Bias Dari Informasi Yang Dijaring Oleh Review Media Dan Review Dokumen. Tujuan FGD Selain Untuk Menjaring Data Kualitatif Berkaitan Dengan Aspek, Variabel, Dan Indikator IDI, Juga Dimaksudkan Untuk 1 Mendapatkan Informasi Titipan Verifikasi, Konfirmasi, Diskonfirmasi Atas Data-Data Kuantitatif Berkaitan Dengan Indikator IDI Yang Telah Dikumpulkan Melalui Review Media Dan Dokumen, 2 Melakukan Eksplorasi Atas Kasus-Kasus Yang Memiliki Tingkat Relevansi Tinggi Terhadap Indikator IDI, 3 Menggali Informasi Data Kualitatif Berkaitan Dengan Indikator- Indikator IDI Yang Belum Didapatkan Melalui Review Media Dan Review Dokumen. Profil Demokrasi Provinsi DKI Jakarta 7