Laporan AKUNTABILITAS Kinerja INSTANSI PEMERINTAH BADAN PUSAT STATISTIK Kota Bogor Tahun ANGGARAN 2017 BADAN PUSAT STATISTIK Kota Bogor 2 0 1 8

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Iii DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif Ii Iii V BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud Dan Tujuan 1.3 Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasibps/Unit Kerja/Satker Daerah 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kota Bogor Tahun 2017 1.5 Potensi Dan Permasalahan 1.6 Sistematika Penyajian Laporan PERENCANAAN Kinerja 2.1 Rencana Strategis Renstra BPS 2015-2019 2.2 Perjanjian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017 AKUNTABILITAS Kinerja 3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2017 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2015 2017 3.3 Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Terhadap Target Renstra 2015 Dan 2019 3.4 Prestasi Tahun 2017 3.5 Kegiatan Prioritas BPS Kota Bogor Tahun 2017 3.6 Upaya Efisiensi Di BPS Kota Bogor 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2017 1 1 1 2 3 4 5 10 10 20 26 27 30 31 32 32 33 33

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Iv BAB IV PENUTUP 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Tindak Lanjut 35 35 36

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Vi F Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Diseminasi Dan Informasi Statistik Dengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. G Meningkatnya Kapasitas SDM Dalam Pengetahuan, Penguasaan Ilmu, Metode Statistik Dan Teknologi Informasi Mutakhirdengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. H Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Organisasi BPS KotaBogor Secara Efektif Dan Efisien Dalam Kerangka Mewujudkan Good Governance Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS KotaBogor Dengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. I Meningkatkan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS KotaBogordengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. J Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data Dan Informasi Statistikdengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. K Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Fisikdengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. L Meningkatnya Kerjasama BPS Dengan Instansi Lain Dengan Target Tingkat Capaian 100 Persen. Guna Mencapai Tujuan Dan Sasaran Dari Pembangunan Perstatistikan Yang Telah Ditetapkan, Maka Pada Tahun 2017 BPS Menetapkan Tiga Program Utama Terdiri Dari 1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 2. Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik 3. Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Penyelenggaraan Program-Program Tersebut Dibiayai Pemerintah Republik Indonesia Melalui APBN Yang Dituangkan Kedalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2017, Dengan Nilai Sebesar Rp 5.957.407.000,- Dan Realisasi Penggunaan Mencapai Rp 5.286.244.288,-,- Atau Mencapai 88,73Persen. Kendala Yang Dihadapi Didalam Melaksanakan Program-Program BPS Di Tahun 2017 Tersebut Diantaranya Adalah A. Manejemen Waktu Yang Kurang Dari Petugas Lapangan Untuk Dapat Meyelesaikan Tugasnya Yang Beragam Dengan Baik Dan Tepat Waktu, Mengingat Data Yang Diperoleh Harus Cepat Untuk Segera Disajikan Agar Informasi Yang Disampaikan Selalu Up To Date .

Ps //B Go Rko Ta. Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Viii Keberhasilan Yang Sangat Nyata Significant Result. Simpulan Ini Tercemin Dari Angka Rata-Rata Pencapaian Kinerja Sasaran Sebesar 102,51Persen. Tingkat Pencapaian Kinerja Tersebut Memberi Arti Bahwa Sudah Mencapai Target 100 Persen Sehingga Dapat Disimpulkan Juga Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Yang Dilakukan BPS Telah Sesuai Program, Kebijakan, Sasaran Dan Tujuan Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Stratejik Dan Sekaligus Telah Mampu Memenuhi Misi BPS. Realisasi Anggaran Program DMPTTL Adalah Sebesar 90.72 Persen Dari Pagu Anggaran Program DMPTTL Realisasi Anggaran Program PSPA Adalah Sebesar 100 Persen Dari Pagu Anggaran Program PSPA Dan Realisasi Anggaran Program PPIS Adalah Sebesar 85,34 Persen Dari Pagu Anggaran Program PPIS. Penyerapan Program PPIS Paling Kecil Diantara Program Yang Lainnya, Sedangkan Penyerapan Program DMPTL Paling Besar Diantara Program Yang Lainnya. Penyerapan Anggaran BPS Kota Bogor Secara Keseluruhan Adalah Sebesar 88,73 Persen Dari Total Pagu.

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ................................................................................. 4 1.5 Potensi Dan Permasalahan Potensi Dan Permasalahan BPS Merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Yang Berada Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Presiden. BPS Mempunyai Tugas, Fungsi Dan Wewenang Yang Diatur Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres Tersebut Menjelaskan Mengenai Organisasi Dan Tata Kerja BPS Sebagai Badan Penyelenggara Kegiatan Statistik, Terutama Data Statistik Dasar, Untuk Pemerintah Dan Masyarakat Umum, Baik Secara Nasional Maupun Regional. 1.5.1 Potensi Data Dan Informasi Statistik Berkualitas Sangat Dibutuhkan Baik Oleh Pemerintah Pusat Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Maupun Pemerintah Daerah Untuk Pengambilan Keputusan Yang Efektif Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan. Sektor Swasta Juga Memerlukan Data BPS Untuk Mendapatkan Gambaran Yang Akurat Tentang Lingkungan Makro Guna Perencanaan Bisnis. Demikian Pula Dengan Lembaga Internasional Yang Menggunakan Data BPS Untuk Memperoleh Gambaran Kondisi Ekonomi Dan Sosial Yang Akurat Di Indonesia. Uraian Berikut Menjabarkan Potensi BPS Untuk Menyediakan Data Dan Informasi Statistik Berkualitas Pada Periode Renstra 2015 2019. Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Merupakan Payung Hukum Bagi BPS Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Statistik Yang Diatur Lebih Lanjut Dalam PP No. 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai Dengan Undang-Undang Tersebut, BPS Menjadi Lembaga Yang Bertanggung Jawab Dalam Penyediaan Data Dan Informasi Statistik Dasar. BPS Juga Menjalankan Fungsi Koordinasi Dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Statistik Sektoral Oleh Kementerian Dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara Kelembagaan, BPS Provinsi Dan BPS Kabupaten/Kota Sebagai Instansi Vertikal Merupakan Bagian Integral Dari BPS Pusat, Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres Tersebut Menjelaskan Mengenai Organisasi Dan Tata Kerja BPS Sebagai Badan Penyelenggara Kegiatan Statistik, Terutama Sebagai Penyedia Data Statistik Dasar, Baik Untuk Pemerintah Maupun Untuk Masyarakat Umum, Baik Pada Tingkat Nasional Maupun Regional.

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ................................................................................. 5 Perpres Tersebut Menjamin Koordinasi Vertikal Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Terutama Untuk Menyediakan Dan Memberikan Pelayanan Data Dan Informasi Statistik Dasar Baik Di Pusat Maupun Di Daerah. Sebagai Instansi Vertikal, BPS Memiliki Kewenangan Untuk Menyelenggarakan Sensus Dan Survei Hingga Ke Daerah. Peraturan Pemerintah PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Menempatkan BPS Pada Posisi Strategis Dalam Mengembangkan Sistem Statistik Nasional SSN. BPS Menjadi Lembaga National Statistics Office/NSO Yang Bertanggung Jawab Dalam Penyediaan Data Dan Informasi Statistik Dasar, Serta Menjalankan Fungsi Koordinasi Dan Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Statistik Sektoral Oleh Kementerian Dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Itu, BPS Mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah Yaitu Dengan Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria NSPK. Sementara Itu, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Data BPS Masih Sangat Tinggi. Hal Ini Dibuktikan Dengan Banyaknya Publikasi Penelitian, Kajian, Dan Penyusunan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pengguna Data Khususnya K/L Yang Menggunakan Data BPS Sebagai Acuan. BPS Diharapkan Mampu Memanfaatkan Potensi Ini Untuk Dapat Menjalin Hubungan Yang Saling Menguntungkan Dengan Pengguna Data. Di Dalam Melakukan Kegiatan Statistik, Sebagaimana Halnya NSO Di Negara Lain, BPS Selalu Berpedoman Kepada Fundamental Principles Of Official Statistics, Yang Ditetapkan Oleh UNSTAT. Salah Satu Contoh Penerapan Prinsip Ini Adalah BPS Senantiasa Mengacu Kepada Standar Internasional Di Dalam Menerapkan Klasifikasi, Metode Dan Konsep Statistik. Demikian Pula, BPS Telah Melakukan Banyak Kerjasama Internasional International Cooperations Baik Bilateral Maupun Multilateral Di Bidang Statistik Dalam Berkontribusi Untuk Perbaikan System Official Statistics Di Semua Negara. Kemampuan BPS Di Dalam Mengembangkan Statistik Sosial Dan Ekonomi Serta Penyusunan Berbagai Indikator Lainnya Telah Diakui Secara Luas Oleh Kantor Statistik Negara Lain Maupun Oleh Lembaga-Lembaga Internasional.

Ps //B Og Rko Ta. Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ................................................................................. 8 Pusat Maupun Antara BPS Pusat Dengan BPS Daerah Belum Terintegrasi Secara Baik, Juga Menjadi Penyebab Ketepatan Waktu Rilis Yang Belum Optimal. BPS Telah Memiliki Sistem Dan Infrastruktur TI Yang Memadai Untuk Mendukung Operasional BPS. Namun Masih Ditemui Adanya Aplikasi Sistem Pengolahan Data Yang Dikembangkan Secara Stand Alone Berdiri Sendiri Oleh Beberapa Subject Matter, Sehingga Sistem Aplikasi Yang Digunakan Untuk Pengolahan Data Hasil Kegiatan Lapangan Belum Sepenuhnya Terintegrasi Dengan Baik. Faktor SDM Sangat Berpengaruh Terhadap Kualitas Data BPS. Kelemahan Pada Aspek SDM BPS Terutama Disebabkan Karena Belum Optimalnya Perencanaan Kebutuhan SDM Yang Didasarkan Pada Pemetaan Kompetensi, Serta Sistem Perencanaan Karir, Analisis Jabatan, Sistem Mutasi, Dan Standar Kompetensi Yang Belum Sepenuhnya Dapat Diterapkan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Dan Pelaksanaan Manajemen SDM. 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Laporan Kinerja Ini Disajikan Dalam 4 Bab Dengan Rincian Sebagai Berikut Bab 1. Pendahuluan, Yang Terdiri Dari 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud Dan Tujuan 1.3. Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi BPS Kota Bogor 1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kota Bogor 1.5. Potensi Dan Permasalahan 1.6. Sistematika Penyajian Laporan Bab 2. Perencanaan Kinerja, Yang Terdiri Dari 2.1. Rencana Strategis Renstra BPS Kota Bogor 2015-2019 2.2. Perjanjian Kinerja PK BPS Kota Bogor Tahun 2017 Bab 3. Akuntabilitas Kinerja, Yang Terdiri Dari 3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016 Terhadap Tahun 2010-2014

Ps //B Og Ork Ota .Bp S.G O.I D Badan Pusat Statistik Kota Bogor Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ................................................................................. 9 3.3. Capaian Kinerja BPS Kota Bogor Tahun 2016 Terhadap Target Renstra 2015-2019 3.4. Kegiatan Prioritas BPS Kota Bogor Tahun 2016 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Bab 4. Penutup 4.1. Tinjauan Umum 4.2. Permasalahan Dan Kendala 4.3. Tindak Lanjut