Ps //W Ww .Bp S.G O.I D VIndikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018 KATA PENGANTAR Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 Merupakan Publikasi Tahunan Badan Pusat Statistik BPS Penerbitan Ke-47 Yang Menyajikan Tingkat Perkembangan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Antar Waktu Dan Perbandingannya Antar Provinsi Maupun Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Dan Perdesaan. Data Yang Digunakan Bersumber Dari BPS, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Serta Kementerian Kesehatan. Data BPS Bersumber Dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, Sensus Potensi Desa Podes, Dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. Publikasi Ini Menyajikan Berbagai Aspek Kesejahteraan Yang Datanya Tersedia Dan Terukur. Untuk Memudahkan Interpretasi, Perubahan Taraf Kesejahteraan Dikaji Menurut Delapan Bidang Yang Mencakup Kependudukan, Kesehatan Dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf Dan Pola Konsumsi, Perumahan Dan Lingkungan, Kemiskinan, Serta Sosial Lainnya Yang Menjadi Acuan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup. Disamping Indikator Kesejahteraan Rakyat Yang Rutin Disajikan, Sejak Tahun 2015 Publikasi Ini Menambahkan Penyajian Satu Topik Khusus. Tahun Ini Topik Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 Mengambil Tema Akses Perumahan Dan Permukiman Di Indonesia, Terutama Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Topik Ini Memberikan Gambaran Tentang Akses Perumahan Dan Permukiman Yang Digambarkan Melalui Kepemilikan Hunian, Infrastruktur Perumahan Yang Layak, Dan Kondisi Lingkungan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kami Memberikan Penghargaan Yang Sebesar-Besarnya Kepada Semua Pihak Yang Berpartisipasi Dalam Penyusunan Publikasi Ini. Akhirnya, Kami Mengharapkan Kritik Dan Saran Demi Perbaikan Publikasi Serupa Di Masa Mendatang. Jakarta, November 2018 Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suhariyanto

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D Indikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018Ii Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 WELFARE INDICATORS 2018 ISSN 0215-4641 No. Publikasi/Publication Number 07330.1815 Katalog BPS/BPS Catalogue 4102004 Ukuran Buku/Book Size 17,6 Cm X 25 Cm Jumlah Halaman/Number Of Pages Xiv 216 Halaman / Pages Naskah/Manuscript Subdirektorat Indikator Statistik Sub-Directorate Of Statistics Indicator Penyunting/Editor Subdirektorat Indikator Statistik Sub-Directorate Of Statistics Indicator Desain Kover Oleh/Cover Designed By Subdirektorat Indikator Statistik Sub-Directorate Of Statistics Indicator Kredit Gambar Kover/Image On Cover Courtesy Of Rawpixel.Com Penerbit/Published By BPS RI/BPS-Statistics Indonesia Pencetak/Printed By CV. Nario Sari Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, Dan/Atau Menggandakan Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis Dari Badan Pusat Statistik Prohibited To Announce, Distribute, Communicate, And/Or Copy Part Of All Of This Book For Commercial Purpose Without Permission From BPS-Statistics Indonesia

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D IiiIndikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018 Indikator Kesejahteraan Rakyat 2018 WELFARE INDICATORS 2018 Pengarah/Director Sri Soelistyowati Penanggung Jawab /Responsible Person Ali Said Editor/Editors Ali Said Indah Budiati Penulis/Writers Indah Budiati Yuni Susianto Putri Larasaty Nia Setiyawati Aprilia Ira Pratiwi Chairul Anam Adwi Hastuti Valent Gigih Saputri Penerjemah/Translator Tigor Nirman Simanjuntak Pengolahan Data/Data Processing Putri Larasaty Yuni Susianto Penyiapan Draft/Draft Preparation Putri Larasaty Yogi Ariawan Kontributor Data Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat - BPS Data Contributors Directorate Of Social Welfare Statistics - BPS Direktorat Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan - BPS Directorate Of Population And Employment Statistics - BPS Direktorat Analisis Dan Pengembangan Statistik - BPS Directorate Of Statistical Analysis And Development - BPS Direktorat Ketahanan Sosial - BPS Directorate Of Social Resilience - BPS Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei - BPS Directorate Of Census And Survey Methodology Development - BPS Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ministry Of Education And Cultural Kementerian Kesehatan Ministry Of Health

not found

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D XiIndikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018 Gambar 3.18. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Dengan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015- 2017/ Percentage Of Low Income Households With Ownership Status Of Self- Owned House By Urban-Rural Comparison, 2015-2017 ........................................... 60 Gambar 3.19. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Dengan Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Menurut Provinsi, 2017/ Percentage Of Low Income Households With Ownership Status Of Self-Owned House By Province, 2017 ......................................................................................................................................... 61 Gambar 3.20. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Lebar Jalan/Gang/Lorong, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Width Of Road/Alley/Hallway, 2016 ........................................................................................................................................ 64 Gambar 3.21. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Provinsi Dan Lebar Jalan/Gang/Lorong 1 Meter, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Province And Width Of Road/Alley/Hallway, 2016 ......................... 64 Gambar 3.22. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Permukaan Jalan/Gang/Lorong, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Type Of Road/Alley/Hallway Surface, 2016 ........................................................................................................................ 65 Gambar 3.23. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Provinsi Dan Permukaan Jalan/Gang/Lorong Berupa Aspal/Semen/Konblok, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Province And Road/Alley/Hallway Surface Made Of Asphalt / Cement / Block, 2016 ........................................................ 66 Gambar 3.24. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Keberadaan Lampu Listrik Untuk Penerangan Jalan, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Existence Of Street Lighting Powered By Electricity, 2016 ........................................ 67 Gambar 3.25. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Keberadaan Saluran Pembuangan Air Limbah/Mandi/Dapur/ Cuci, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Existence Of Drainage System, 2016 .............................................. 69 Gambar 3.26. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Keberadaan Got/Selokan Di Sekitar Rumah, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Existence Of Gutter, 2016 ......................................................................................................................... 70 Gambar 3.27. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Provinsi Dan Keberadaan Got/Selokan Di Sekitar Rumah, 2016 / Percentage Of Low Income Household By Province And Existence Of Gutter, 2016 ............................................... 70 Gambar 3.28. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Ketiadaan Got/Selokan Di Sekitar Rumah, 2016 / Percentage Of Low Income Households By Urban-Rural Comparison And Absence Of Gutters Around The House, 2016 .................................................................................................... 71 Gambar 3.29. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Memiliki Tempat Sampah Tertutup Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2016 / Percentage Of Low Income Households With Closed Trash Bin By Urban-Rural Comparison, 2016 72 Gambar 3.30. Persentase Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Yang Memiliki Tempat Sampah Tertutup Menurut Provinsi, 2016 / Percentage Of Low Income Households With Closed Trash Bin By Province, 2016 ............................................... 73

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D Indikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018Xiv RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ National Medium Term Development Plan Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional/National Labour Force Survey Sdgs Sustainable Development Goals SDKI Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia/Indonesian Demographic And Health Survey SD/PS Sekolah Dasar/Primary School SM/SHS Sekolah Menengah/Senior High School SMP/JHS Sekolah Menengah Pertama/Junior High School SP Sensus Penduduk/Population Census SPAL Sistem Pengolaan Air Limbah/ Waste Water Management System SUPAS Survei Penduduk Antar Sensus/Intercensal Population Survey Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional/National Socio Economic Survey TFR Total Fertility Rate Angka Fertilitas Total TPAK/LFPR Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/Labour Force Participation Rate TPT/OUR Tingkat Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Rate

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D Indikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 20184 PENDAHULUAN INTRODUCTION1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Menjadi Tanggung Jawab Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Melalui Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Agar Masyarakat Dapat Bertempat Tinggal Serta Menghuni Rumah Yang Layak Dan Terjangkau Di Dalam Perumahan Yang Sehat, Aman, Harmonis, Dan Berkelanjutan Di Seluruh Wilayah Indonesia, Sebagaimana Tertuang Dalam UU No. 1 Tahun 2011. Pemenuhan Kewajiban Negara Dalam Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman Bagi Rakyatnya Adalah Dalam Rangka Memenuhi Hak-Hak Sipil, Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Warga Negara. Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Yang Memenuhi Prinsip- Prinsip Layak, Aman, Dan Terjangkau Bagi Semua Orang Telah Menjadi Komitmen Global Sebagaimana Yang Tertuang Dalam Sustainable Development Goals Sdgs. Untuk Itu, Pemerintah Bertanggungjawab Untuk Membantu Masyarakat Agar Dapat Bertempat Tinggal Serta Melindungi Dan Meningkatkan Kualitas Permukiman Dan Lingkungannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN Tahun 2005- 2025 Menetapkan Bahwa Sasaran Pokok Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Jangka Panjang Adalah Terpenuhi Rumah Layak Huni Dan Terjangkau Yang Dilengkapi Dengan Prasarana Dan Sarana Lingkungan Yang Memadai Yang Didukung Oleh Sistem Pembiayaan Jangka Panjang Yang Berkelanjutan, Efisien, Dan Akuntabel Untuk Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh. Sementara Itu, Pembangunan Perumahan Berkelanjutan Merupakan Upaya Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Secara Seimbang Dan Sinergis Dalam Memenuhi Kebutuhan Sekarang Tanpa Mengorbankan Pemenuhan Kebutuhan Generasi Masa Depan. Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Secara Umum Tercermin Dalam Indikator Indikator Antara Lain 1 Indikator Ekonomi Makro Seperti Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampak Ekonomi 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pelaku Pembangunan, Partisipasi Fulfillment Of Basic Human Needs Is The State Responsibility To Protect All Of Its People Through The Developing Housing And Settlement So That People Can Live And Inhabit Decent And Affordable House In Healthy, Safe, Harmonious And Sustainable Housing In All Regions Of Indonesia, As Stated In Law No. 1 Of 2011. Complying With This State Responsibility In Carrying Out Housing And Settlement Development For Its People Is In The Framework Of Fulfilling Civil Rights Economic, Social And Cultural Rights Of Citizens. The Provision Of Housing And Settlements That Meet The Principles Of Decent, Safe, And Affordable For All People Has Become A Global Commitment As Stated In The Sustainable Development Goals Sdgs. Consequently, The Government Is Responsible For Facilitating The Community To Have Improved Dwelling And Improving The Quality Of Settlements And Their Environment. The National Long-Term Development Plan The RPJPN For 2005-2025 Stipulates That The Main Target Of Long-Term Housing And Settlement Development Is To Fulfill Improved And Affordable Housing That Is Equipped With Adequate Environmental Infrastructure And Facilities Supported By A Long-Term, Sustainable, Efficient, And Accountable Financing System For Creating Cities Without Slums. Meanwhile, Sustainable Housing Development Is An Effort To Apply The Principles Of Sustainable Development In A Balanced And Synergistic Manner In Meeting Current Needs Without Compromising The Fulfillment Of Future Generation Needs. The Implementation Of Sustainable Development In General Can Be Measured By The Indicators As Follows 1 Macroeconomic Indicators Such As Economic Growth And Economic Impacts 2 The Level Of Community Participation In Development, The Participation Of Marginalized / Minority Communities The Poor And Women, Impacts On The Social Structure Of The Community, And The Social Order Or Values

Ps //W Ww .Bp S.G O.I D 5PENDAHULUAN INTRODUCTION Indikator Kesejahteraan Rakyat / WELFARE INDICATORS 2018 1 Masyarakat Marginal/Minoritas Kaum Miskin Dan Perempuan, Dampak Terhadap Struktur Sosial Masyarakat, Serta Tatanan Atau Nilai Sosial Yang Berkembang Di Masyarakat Dan 3 Dampak Terhadap Kualitas Air, Udara Dan Lahan Serta Ekosistem Keanekaragaman Hayati. Dengan Demikian Dalam Setiap Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Rakyat Harus Selalu Berlandaskan Pada Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Memerhatikan Daya Dukung Agar Hasil Pembangunan Dapat Dimanfaatkan Secara Terus Menerus. Permasalahan Perumahan Pada Awalnya Dilatarbelakangi Oleh Fenomena Backlog Atau Kekurangan Kebutuhan Rumah Terutama Bagi MBR Dan Pemukiman Kumuh Yang Masih Cukup Banyak Jumlahnya. Fenomena Backlog Ini Disebabkan Karena Harga Tanah Dan Bahan Bangunan Yang Terus Meningkat, Penduduk Yang Semakin Bertambah, Sementara Pemerintah Tidak Memiliki Anggaran Yang Cukup Untuk Memenuhinya Bramantyo, 2012. Salah Satu Alternatif Yang Dapat Dilakukan Adalah Dengan Mengikutsertakan Masyarakat Pelaku Pembangunan Untuk Aktif Dalam Melaksanakan Pembangunan Perumahan Dengan Hunian Berimbang. Konsep Hunian Berimbang Adalah Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Yang Dibangun Secara Berimbang Dengan Komposisi Tertentu Dalam Bentuk Rumah Tunggal Dan Rumah Deret Antara Rumah Sederhana, Rumah Mewah, Atau Dalam Bentuk Rumah Susun Antara Rumah Susun Umum Dan Rumah Susun Komersial Peraturan Menteri Perumahan No. 10 Tahun 2012. Sebagai Salah Satu Kebutuhan Dasar Manusia, Idealnya Rumah Harus Dimiliki Oleh Setiap Keluarga Terutama Bagi Masyarakat Yang Berpenghasilan Rendah MBR Dan Bagi Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Padat Penduduk Seperti Di Perkotaan. Namun Pada Praktiknya Terdapat Tantangan Untuk Memenuhi Kebutuhan Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Hal Ini Disebabkan Within The Community And 3 Impacts On Water Quality, Air And Land And Ecosystem Biodiversity. Thus In Every Implementation Of Public Housing Development Must Always Be Based On The Principle Of Sustainable Development That Focusses On Capacity Achieve Development Results Continuously. Housing Issues In Indonesia Were Initially Motivated By The Backlog Phenomenon Or Lack Of Housing Needs, Especially For The Low-Income Community And Slum Settlements Which Were Still Quite Numerous. This Backlog Phenomenon Is Caused By The Increasing Price Of Land And Building Materials, Increasing Population, While The Government Have No Sufficient Budget To Cover All Housing Needs Bramantyo, 2012. One Alternative That Can Be Taken Is By Involving The Development Community To Be Active In Carrying Out The Development Of Housing On The Basis Of Balanced Housing. The Concept Of Balanced Housing Is Housing And Residential Areas That Are Built In A Balanced Manner With Certain Compositions In The Form Of Single Houses And Row Houses For Simple Houses, Luxury Houses, Or In The Form Of Flats For Public Flats And Commercial Flats Minister Of Public Housing Regulation No. 10 Year 2012. As One Of The Basic Human Needs, Ideally The House Must Be Owned By Every Family, Especially For The Low-Income People And For People Who Live In Densely Populated Areas Such As In Urban Areas. However, In Fact There Are Challenges To Address Residential Needs For Low-Income Communities. This Is Due To The Lack Of Purchasing Power, As Well As Regional Growth And Development Which Does Not Pay Attention