Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL 2017 ISBN 978-602-6371-53-9 Katalog 7102012.1202 No. Publikasi 12020.1737 Ukuran Buku 21 X 29,7 Cm Jumlah Halaman Viii 53 Hal Naskah Badan Pusat Statistik Kab MANDAILING NATAL Penyunting Badan Pusat Statistik Kab MANDAILING NATAL Gambar Kover Badan Pusat Statistik Kab MANDAILING NATAL Diterbitkan Oleh Badan Pusat Statistik KABUPATEN MANDAILING NATAL Dicetak Oleh CV. RILIS GRAFIKA Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, Dan/Atau Menggandakan Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini Untuk Tujuan Komersil Tanpa Izin Tertulis Dari Badan Pusat Statistik

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id Iii INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 KATA PENGANTAR INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI IKK Merupakan Salah Satu Variabel Yang Digunakan Dalam Penghitungan Besaran Dana Alokasi Umum DAU Setiap KABUPATEN/Kota Termasuk KABUPATEN MANDAILING NATAL. IKK KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 Merupakan Salah Satu Komponen Utama Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dana Alokasi Umum DAU Tahun Anggaran 2018. Data IKK Diperoleh Dari Hasil Survei Harga KEMAHALAN KONSTRUKSI Khusus Bahan Bangunan/KONSTRUKSI, Sewa Alat Berat, Dan Upah Jasa KONSTRUKSI Yang Dilaksanakan Secara Triwulanan Di KABUPATEN MANDAILING NATAL. Data Dihitung Berdasarkan Data Harga Bulan Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, Dan April 2017. Diagram Timbang Penghitungan IKK Menggunakan Data Bill Of Quantity Boq Dan Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD. Informasi Tentang IKK Tentunya Sangat Dibutuhkan Secara Berkesinambungan, Baik Pemerintah, Peneliti, Maupun Dunia Usaha. Oleh Sebab Itu, Badan Pusat Statistik KABUPATEN MANDAILING NATAL Menyusun Publikasi INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017. Akhirnya, Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak Yang Telah Membantu Dalam Hal Penyediaan Data Dan Penyusunan Publikasi Ini. Kami Berharap Kritik Dan Saran Guna Perbaikan Publikasi Di Masa Mendatang. Semoga Publikasi Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Konsumen Data. Panyabungan, Desember 2017 Kepala Badan Pusat Statistik KABUPATEN MANDAILING NATAL Rahmat Gustiar, S.Si, M.Si NIP 19730810 199401 1 001

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id Iv INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id V INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 D A F T A R I S I Halaman Kata Pengantar...................................................................................................... I Daftar Isi... Ii Daftar Tabel.. Iii Daftar Gambar .... Iv Daftar Lampiran....... V BAB I PENDAHULUAN. 1 1.1 Latar Belakang........................................................................ 3 1.2 Pengertian Dan Definisi........................................................... 4 1.3 Metode Penghitungan IKK..................................................... 5 1.4 Penghitungan Diagram Timbang IKK 2016........................... 6 1 5 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2017........................... 14 BAB II PEMBAHASAN 15 2.1. Gambaran Umum.................................................................... 17 2.2 2.3 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017.............................................................................. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.............................................................................. 19 26 LAMPIRAN......................................................................................................... 29

Ps //M An Da Ilin Gn At Lka B.B Ps .Go .Id Vi INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Perbandingan Antara IKK 2006 IKK 2017 ........................... 18 Tabel 2.2 IKK KABUPATEN MANDAILING NATAL, Provinsi Sumatera Utara, Dan Kota Surabaya Kota Acuan Tahun 2015-2017... 14 Tabel 2.3 IKK KABUPATEN/Kota Di Sumatera Utara Serta Rangking Dalam Provinsi Tahun 2016 Dan Tahun 2017........................... 23 Tabel 2.4 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI Provinsi Tahun 2017 .............. 26

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id Viii INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Lampiran 2 Gambar Bahan Bangunan Dan Alat Berat KONSTRUKSI Yang Digunakan Sebagai Paket Komoditas Penghitungan IKK 2017 . Kuesioner Yang Digunakan Dalam Pencacahan IKK 2017 . 31 36

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id PENDAHULUAN 1 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id 2 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 PENDAHULUAN

Ps //M An Da Ilin Gn Ata Lka B.B Ps .Go .Id PENDAHULUAN 3 INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN MANDAILING NATAL Tahun 2017 1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional Bertujuan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk Memenuhi Tujuan Tersebut Pemerintah Mengeluarkan Suatu Kebijakan Dalam Bentuk Kebijakan Otonomi Daerah Yang Dikeluarkan Sejak Tahun 2000. Kebijakan Ini Diarahkan Untuk Mendorong Percepatan Pembangunan Setiap Daerah Secara Adil Dan Merata Melalui Pemberian Kewenangan Yang Luas, Nyata, Dan Bertanggung Jawab Kepada Daerah Untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan Di Daerahnya Masing-Masing. Dengan Demikian Tujuan Pembangunan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Diharapkan Dapat Tercapai Secara Efektif Dan Efisien. Selain Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah, Kebijakan Otonomi Daerah Juga Diharapkan Dapat Mengatasi Masalah Ketimpangan Horizontal Antar Daerah Dengan Tujuan Utamanya Adalah Sebagai Pemerataan Keuangan Antar Daerah. Dengan Kata Lain, Kebijakan Otonomi Daerah Dapat Mempercepat Pembangunan Daerah-Daerah Yang Masih Tertinggal Dan Terbelakang, Baik Dalam Kemampuan Keuangan Maupun Pendapatan Yang Diperoleh Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alamnya. Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Tersebut, Kepala Daerah Diberi Kewenangan Untuk Mendayagunakan Potensi Keuangan Daerah Sendiri Dan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Yang Berupa Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum DAU, Dan Dana Alokasi Khusus DAK. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 28 Ayat 1 Menyatakan Bahwa Kebutuhan Fiskal Daerah Merupakan Kebutuhan Pendanaan Daerah Untuk Melaksanakan Fungsi Layanan Dasar Umum, Sedangkan Pada Ayat 2 Dinyatakan Bahwa Setiap Kebutuhan Pendanaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diukur Secara Berturut-Turut Dengan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Dan INDEKS Pembangunan Manusia. DAU Merupakan Sumber Pendapatan Utama Pemerintah Daerah. Azas Kesenjangan Fiskal Fiscal Gap Yang Mendasari Penghitungan DAU Memerlukan Dukungan Data Yang Valid, Akurat, Dan Terkini Sehingga Pembagian DAU Ke Daerah Menjadi Adil, Proporsional, Dan Merata.